0 0 Read Time:2 Minute, 45 Second Anggota DPR mendorong penerapan sertifikasi kompetensi bagi peserta Program Magang Nasional setelah data evaluasi internal menyoroti masalah penyerapan tenaga kerja. Usulan sertifikasi kompetensi dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keterkaitan antara program pelatihan dan kebutuhan industri. Temuan itu menunjukkan kondisi serius: dari 44.717 peserta magang pada 2024, sekitar 70 persen belum mendapatkan penempatan kerja. Program Magang Nasional sendiri sudah berjalan sejak 2020 dan jumlah peserta dilaporkan meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kenapa Sertifikasi Kompetensi Diperlukan? Usulan sertifikasi kompetensi muncul sebagai respons atas rendahnya angka penyerapan peserta magang ke dunia kerja. Anggota DPR menilai sertifikat kompetensi dapat menjadi bukti yang lebih konkret bagi calon pemberi kerja bahwa lulusan magang memiliki standar kompetensi tertentu, sehingga memudahkan proses rekrutmen. Penerapan sertifikasi juga dilihat sebagai mekanisme untuk menyelaraskan materi magang dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan standar yang jelas, diharapkan peserta magang memperoleh keterampilan yang terukur dan relevan sehingga peluang untuk terserap kerja meningkat. Data Evaluasi dan Realitas Lapangan Menurut data internal Program Magang Nasional, jumlah peserta melonjak dari 16.055 pada awal program menjadi 44.717 pada 2024 — kenaikan hampir tiga kali lipat sejak 2020. Namun peningkatan kuantitas itu belum diikuti oleh peningkatan penyerapan kerja: hanya sekitar 30 persen peserta yang dilaporkan berhasil mendapatkan tempat kerja setelah magang. Angka 70 persen alumni yang belum terserap menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program dan hasil di lapangan. Temuan ini menjadi perhatian lantaran investasi waktu dan sumber daya untuk pelaksanaan magang belum menghasilkan manfaat langsung bagi mayoritas peserta. Baca juga: Sorotan Baru Seputar Pupuk Batubara Riau yang Menarik Perhatian Sorotan Anggota Komisi IX Salah satu anggota Komisi IX DPR, Sahidin, menyoroti data evaluasi internal yang menunjukkan rendahnya tingkat penyerapan. Ia menggarisbawahi pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap desain program, mekanisme kemitraan dengan dunia usaha, serta indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur keluaran program. Dalam pandangan legislatif, peningkatan jumlah peserta tidak cukup jika tidak diikuti oleh peningkatan kualitas dan relevansi pelatihan. Sorotan itu menekankan perlunya data yang akurat dan transparan agar kebijakan dapat diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata bagi tenaga kerja muda. Langkah yang Diusulkan DPR DPR mengusulkan agar sertifikasi kompetensi dipertimbangkan sebagai bagian dari perbaikan Program Magang Nasional. Sertifikasi dinilai dapat menjadi alat untuk memastikan standar keterampilan dan memudahkan pemetaan kompetensi peserta untuk ditawarkan ke dunia industri. Selain sertifikasi, anggota parlemen juga mendorong adanya evaluasi program yang lebih sistematis berdasarkan hasil di lapangan. Evaluasi ini diharapkan mampu mengidentifikasi hambatan penempatan kerja, kualitas pembimbingan selama magang, serta kecocokan kurikulum magang dengan kebutuhan sektor usaha. Implikasi bagi Program Magang Nasional Temuan bahwa mayoritas alumni belum terserap kerja menuntut langkah korektif agar tujuan program — yakni meningkatkan kesempatan kerja dan keterampilan kerja — dapat tercapai. Penerapan sertifikasi kompetensi merupakan salah satu rekomendasi yang diharapkan dapat memperkuat daya saing peserta di pasar kerja. Dengan meningkatnya jumlah peserta dalam beberapa tahun terakhir, perhatian kini bergeser pada bagaimana memastikan hasil program memberikan manfaat nyata. DPR menekankan perlunya sinergi antara penyelenggara program dan mitra industri untuk menjamin bahwa sertifikasi dan pelatihan yang diberikan benar-benar relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Perdebatan mengenai langkah perbaikan untuk Program Magang Nasional diperkirakan akan terus berlangsung, seiring upaya mengurangi angka alumni yang belum terserap dan memastikan investasi pelatihan tenaga kerja menghasilkan dampak yang diharapkan. Baca juga berita lainnya: Habib Aboe Mendesak Usut Tuntas Kematian Tiga Anggota Polres Katingan Anggota DPR PKB Dukung Perpres 111/2025 yang Menetapkan LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn About Post Author rizal.fadillah Redaktur Nasional Rizal Fadillah bertanggung jawab atas liputan nasional yang mencakup pemerintahan, pembangunan daerah, kebijakan publik, ekonomi, pendidikan, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Email [email protected] [email protected] https://www.energysolvers.net/ Happy 0 0 % Sad 0 0 % Excited 0 0 % Sleepy 0 0 % Angry 0 0 % Surprise 0 0 % Navigasi pos Sorotan Baru Seputar Pupuk Batubara Riau yang Menarik Perhatian
