PKB Dukung Perpres 111/2025 soal Ancaman Nonmiliter

Read Time:3 Minute, 4 Second

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025–2029 memasukkan wabah lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ) ke dalam kategori ancaman nonmiliter. Pengaturan ini memicu perhatian luas karena menempatkan isu identitas seksual dalam kerangka pertahanan negara.

ancaman nonmiliter - ilustrasi berita Anggota DPR PKB Dukung Perpres 111/2025 yang Menetapkan LGBTQ sebagai Ancaman…

Sikap politik terhadap langkah itu mendapat dukungan dari partai yang mengusungnya, termasuk pernyataan terbuka dari politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, menyatakan dukungan penuh terhadap Perpres tersebut dan menilai pencantuman masalah LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter patut ditindaklanjuti.

Ancaman nonmiliter dalam Perpres 111/2025

Perpres Nomor 111 Tahun 2025 merumuskan kebijakan umum pertahanan negara untuk periode lima tahun mendatang. Salah satu penanda penting dalam dokumen itu adalah pembagian ancaman dalam kategori militer dan nonmiliter. Dengan memasukkan LGBTQ dalam kelompok nonmiliter, pemerintah tampak memperluas cakupan yang dipandang berpotensi memengaruhi stabilitas sosial dan nilai-nilai yang dijadikan rujukan dalam kebijakan pertahanan.

Sikap PKB dan pernyataan Oleh Soleh

Oleh Soleh, sebagai wakil dari PKB dan anggota Komisi I yang membidangi pertahanan dan keamanan, menyatakan dukungan atas kebijakan yang termuat dalam Perpres tersebut. Menurutnya, langkah pemerintah sudah tepat karena isu yang disebutkan perlu mendapat perhatian serius dan langkah lanjutan. Pernyataan itu menegaskan posisi partainya terhadap arah kebijakan pertahanan yang kini memasukkan aspek-aspek sosial yang selama ini kurang mendapat peran dalam dokumen strategis.

Penekanan pada pencegahan dan penanganan nonmiliter

Pencantuman istilah ancaman nonmiliter menunjukkan adanya perhatian terhadap faktor-faktor yang bukan berupa agresi militer namun dianggap dapat mengganggu ketahanan nasional. Dalam konteks ini, kebijakan yang memuat isu sosial, budaya, dan ideologi menjadi bagian dari kerangka yang lebih luas untuk mengidentifikasi dan merespons risiko nonmiliter. Pengaturan semacam ini memberi ruang bagi pembuat kebijakan untuk merancang langkah preventif dan responsif yang berbeda dari pendekatan militer konvensional.

Respons politis dan implikasi kebijakan

Dukungan dari politisi seperti Oleh Soleh mencerminkan bagaimana isu-isu sosial dapat segera menjadi bagian dari agenda kebijakan pertahanan ketika diletakkan dalam kerangka ancaman. Langkah ini berimplikasi pada bagaimana pemerintah dan lembaga terkait nantinya memprioritaskan sumber daya, program pendidikan publik, kampanye sosialisasi, atau kebijakan lain yang dianggap relevan untuk menangani kategori ancaman nonmiliter tersebut.

Perlu dicatat bahwa penempatan isu sosial dalam dokumen kebijakan pertahanan tidak secara otomatis menentukan bentuk kebijakan operasional yang akan dijalankan. Namun, pernyataan dukungan dari pihak parlemen memberi sinyal politik yang kuat terhadap pembacaan dan implementasi Perpres itu ke depan.

Pengesahan Perpres juga menuntut keterlibatan berbagai instansi sipil dan militer dalam merumuskan langkah-langkah teknis. Bagi pembuat kebijakan, tantangannya adalah merancang intervensi yang proporsional dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia serta norma hukum yang berlaku, sembari menanggapi kekhawatiran yang diutarakan di ranah politik.

Di ranah publik, wacana tentang pencantuman LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter kemungkinan akan memicu perdebatan mengenai batas antara kebijakan pertahanan, kebijakan sosial, dan perlindungan hak-hak individu. Para pemangku kepentingan dari berbagai latar—termasuk parlemen, kementerian terkait, dan organisasi masyarakat sipil—mempunyai peran penting dalam memastikan diskusi kebijakan berjalan secara terbuka dan berbasis hukum.

Oleh Soleh menegaskan bahwa langkah yang diambil pemerintah melalui Perpres ini patut ditindaklanjuti. Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya keinginan pihak legislatif untuk melihat tindak lanjut konkret atas rumusan kebijakan, namun detail implementasi dan mekanisme tindak lanjut masih menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga-lembaga terkait.

Perdebatan seputar Perpres Nomor 111 Tahun 2025 diperkirakan akan terus berlanjut seiring proses implementasi dan respons publik. Bagaimana kebijakan ini dijalankan nantinya akan sangat bergantung pada dialog antar-institusi, kesiapan teknis, serta penerapan prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan pengambilan kebijakan di negara ini.

Baca juga berita lainnya:

About Post Author

rizal.fadillah

Redaktur Nasional Rizal Fadillah bertanggung jawab atas liputan nasional yang mencakup pemerintahan, pembangunan daerah, kebijakan publik, ekonomi, pendidikan, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Email [email protected]

[email protected]

https://www.energysolvers.net/