0 0 Read Time:2 Minute, 8 Second Peneliti dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menilai penguatan tata kelola biodiesel menjadi prasyarat penting dalam pelaksanaan mandatori B50. Menurutnya, tata kelola biodiesel perlu dirancang agar kebijakan ini tidak hanya memenuhi target energi tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi bagi berbagai pihak terkait. Yayan menegaskan bahwa tanpa kerangka regulasi dan mekanisme tata kelola yang jelas, implementasi B50 berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara tujuan energi nasional dan dampak ekonomi pada pelaku usaha maupun konsumen. Ia mendorong adanya penataan yang menyeluruh untuk mendukung keberlanjutan program tersebut. Tata Kelola Biodiesel dalam Sorotan Publik Dalam pandangan Yayan, tata kelola biodiesel harus disertai regulasi yang terpadu dan harmonis. Regulasi yang kuat dianggap perlu untuk memastikan pasokan bahan baku, kualitas produk, distribusi, dan mekanisme penetapan harga berjalan sesuai tujuan kebijakan. Tanpa aturan yang jelas, risiko ketidakefisienan dan ketidakpastian pasar meningkat. Menjaga keseimbangan energi dan ekonomi Yayan mengingatkan bahwa kebijakan energi seperti B50 tidak hanya soal peralihan komposisi bahan bakar, tetapi juga soal dampak ekonomi. Ia menekankan pentingnya menyeimbangkan kepentingan penyedia bahan baku, produsen, dan konsumen agar kebijakan berdampak positif bagi ketahanan energi sekaligus kelangsungan ekonomi sektor terkait. Baca juga: Airlangga Yakin Penyederhanaan Regulasi dan Perizinan Dorong Indonesia Jadi Pusat MICE Peran pemangku kepentingan dalam tata kelola Menurut penilaian Yayan, pelaksanaan tata kelola biodiesel memerlukan koordinasi lintas pemangku kepentingan. Pemerintah, pelaku industri, dan pihak terkait perlu menyepakati standar operasional serta mekanisme pengawasan agar implementasi B50 berjalan transparan dan akuntabel. Kolaborasi ini dinilai penting untuk mengurangi potensi konflik kepentingan dan hambatan teknis. Aspek pengawasan dan akuntabilitas Yayan juga menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan yang efektif dalam tata kelola biodiesel. Pengawasan dianggap krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas, kuota, serta aturan distribusi. Ia menilai bahwa akuntabilitas menjadi kunci agar manfaat program B50 dapat dirasakan sesuai tujuan kebijakan. Selain itu, menurut Yayan, penyusunan kebijakan perlu mempertimbangkan dampak jangka menengah dan panjang agar langkah yang diambil tidak menimbulkan konsekuensi yang merugikan pada sektor energi dan ekonomi. Hal ini menuntut kajian kebijakan yang matang serta evaluasi berkala untuk menyesuaikan skema tata kelola bila diperlukan. Dengan demikian, penegasan Yayan tentang perlunya penguatan tata kelola biodiesel diarahkan untuk memperkuat dasar pelaksanaan mandatori B50. Ia menilai bahwa apabila tata kelola dan regulasi diperkuat, tujuan kebijakan dapat lebih realistis dicapai tanpa menimbulkan gangguan ekonomi yang signifikan bagi pemangku kepentingan. Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa transisi kebijakan energi membutuhkan lebih dari sekadar target teknis; dibutuhkan juga fondasi regulasi dan tata kelola yang mampu menyelaraskan berbagai kepentingan demi keberlangsungan program. Baca juga berita lainnya: Aksi Jual di Sektor Barang Mewah Tekan Bursa Eropa Koperasi Pertambangan Bisa Jadi Jalan Kurangi Praktik Tambang Merugikan Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn About Post Author gilang.mahendra Redaktur Bisnis Gilang Mahendra memiliki pengalaman dalam meliput perkembangan dunia usaha, industri, investasi, perusahaan, serta dinamika bisnis nasional maupun global. Fokus liputannya mencakup strategi korporasi, startup, UMKM, hingga tren ekonomi digital. Email [email protected] [email protected] https://www.energysolvers.net/ Happy 0 0 % Sad 0 0 % Excited 0 0 % Sleepy 0 0 % Angry 0 0 % Surprise 0 0 % Navigasi pos Airlangga Yakin Penyederhanaan Regulasi dan Perizinan Dorong Indonesia Jadi Pusat MICE
