0 0 Read Time:3 Minute, 12 Second Perlunya arsitektur ekonomi nasional menjadi pokok pembicaraan dalam forum intelektual yang diadakan bersamaan dengan peluncuran buku tentang pemikiran Soemitro Djojohadikusumo. Para peserta menekankan bahwa gagasan besar jadi titik tolak kebangkitan ekonomi dan ketahanan nasional. Dalam pertemuan ini, sejumlah tokoh akademik dan pejabat mendiskusikan bagaimana merumuskan fondasi kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Fokus pembahasan tertuju pada relasi antara kemerdekaan politik dan kedaulatan ekonomi sebagai kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Agenda dan konteks peluncuran buku Acara tersebut dirangkaikan dengan peluncuran buku berjudul Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia. Hadir dalam kegiatan itu Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Guru Besar Ekonomi Prof. Didin S. Damanhuri, Prof. Yudhie Haryono, Ph.D., Direktur Utama RRI Dr. Ignatius Hendrasmo, M.A., Mukit Hendrayatno, Laksamana Pertama Salim, serta dua penulis buku, Dr. Agus Rizal dan Dedi Setiadi. Diskusi menempatkan pemikiran Soemitro sebagai pengingat bahwa perjuangan untuk mencapai kedaulatan ekonomi belum selesai. Nuansa historis ini dimanfaatkan untuk membacakan kembali arah perekonomian Indonesia agar kebijakan ke depan lebih berpijak pada kepentingan nasional. Arsitektur ekonomi nasional sebagai agenda kebangsaan Prof. Didin menegaskan bahwa arsitektur ekonomi nasional harus menjadi agenda utama perjuangan kebangsaan. Ia mengingatkan bahwa bangsa tidak bisa hanya berperan sebagai pasar bagi kepentingan ekonomi global. “Cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai apabila Indonesia hanya menjadi pasar bagi kepentingan global. Diperlukan regulasi yang memperkuat industri nasional, melindungi sumber daya strategis, dan memastikan hasil pembangunan dinikmati merata,” kata Prof. Didin. Menurutnya, kemerdekaan politik mesti disertai kemerdekaan ekonomi agar bangsa tidak mengalami bentuk-bentuk penjajahan baru dalam wujud yang berbeda. Pernyataan itu resonan dengan tren global yang kembali menekankan pentingnya penguasaan teknologi, ketahanan pangan, energi, dan kontrol atas sumber daya strategis. Isi Maklumat Merdeka Barat dan rekomendasi strategis Sebagai hasil utama forum, peserta menyepakati sebuah dokumen rekomendasi yang diberi nama Maklumat Merdeka Barat 4 Agustus 2026. Maklumat ini menawarkan arah strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia pada abad ke-21 dan memosisikan kedaulatan ekonomi sebagai bagian integral dari perjuangan kebangsaan. Baca juga: AS dan Tokyo Turun Tangan: Intervensi Yen Setelah Mata Uang Jatuh ke Level Terendah 40 Tahun Maklumat merekomendasikan percepatan pembentukan Undang-Undang Perekonomian Nasional sebagai landasan hukum untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan, menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem ekonomi, dan membangun negara kesejahteraan yang berdaulat. Dokumen itu juga mendorong transformasi struktural melalui nasionalisasi sektor strategis sesuai konstitusi, rekapitalisasi industri, redistribusi aset produktif, restrukturisasi ekonomi, dan reindustrialisasi agar Indonesia menjadi mandiri dalam produksi dan memiliki kemampuan industri yang tangguh. Selanjutnya, Maklumat menegaskan peran strategis negara dalam menentukan arah pembangunan dengan memastikan pemanfaatan bumi, air, kekayaan alam, cabang produksi penting, serta pasar nasional sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945. Maklumat itu menempatkan arsitektur perekonomian nasional sebagai prioritas perjuangan kebangsaan, dengan strategi antara lain kedaulatan ekonomi, penghapusan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, penguatan industri nasional, dan penguasaan pasar domestik sebagai langkah mencapai kemerdekaan politik yang sejalan dengan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial. Terakhir, forum merekomendasikan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penghapusan praktik rente, monopoli, kartel, dan berbagai bentuk rent-seeking. Tujuannya adalah membangun tata kelola ekonomi yang bersih, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan nasional. Resonansi gagasan di tengah tantangan global Diskusi menegaskan bahwa banyak negara kini kembali menempatkan penguasaan teknologi, ketahanan pangan, dan kontrol atas sumber daya strategis sebagai instrumen utama kekuatan. Dalam konteks ini, peserta menilai Indonesia perlu arsitektur kebijakan yang mampu mengubah potensi alam dan sumber daya manusia menjadi kemakmuran yang merata. Forum ini menjadi ruang refleksi nasional yang menggarisbawahi hubungan antara kemerdekaan politik dan kedaulatan ekonomi. Pilihan kebijakan yang lahir dari dialog semacam ini diharapkan menjadi bekal bagi perumusan langkah konkret menuju Indonesia yang lebih mandiri, berkeadilan sosial, dan siap menyongsong 2045. Baca juga berita lainnya: HKI Minta Kesempatan Sampaikan Rekomendasi Rakernas XXV ke Presiden Prabowo untuk Percepat Investasi Sorotan Baru Seputar Biodiesel B40 yang Menarik Perhatian Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn About Post Author aldo.wiranata Editor Energi Aldo Wiranata merupakan jurnalis yang berfokus pada sektor energi, transisi energi, ketenagalistrikan, migas, serta pengembangan energi terbarukan di Indonesia dan dunia. Ia aktif mengikuti berbagai perkembangan kebijakan energi dan inovasi teknologi yang mendukung keberlanjutan sektor energi. Email [email protected] [email protected] https://www.energysolvers.net/ Happy 0 0 % Sad 0 0 % Excited 0 0 % Sleepy 0 0 % Angry 0 0 % Surprise 0 0 % Navigasi pos AS dan Tokyo Turun Tangan: Intervensi Yen Setelah Mata Uang Jatuh ke Level Terendah 40 Tahun
