0 0 Read Time:2 Minute, 13 Second 1 3 Juta Lapangan menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan ini. Partai Gerindra menyatakan menolak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alasan program tersebut menghasilkan 1,3 juta lapangan kerja. Pernyataan itu menegaskan posisi partai terhadap kelangsungan program yang dianggap memberikan manfaat ekonomi dan gizi masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPR sekaligus Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menilai penghentian MBG bukanlah solusi. Menurutnya, program ini tidak hanya berkontribusi pada perbaikan asupan gizi tetapi juga menyerap tenaga kerja di tingkat lokal sehingga perlu diperbaiki tata kelolanya, bukan dihentikan. 1 3 Juta Lapangan dalam Sorotan Publik Bahtra Banong menjelaskan perhitungan sederhana yang menunjukkan besarnya efek ketenagakerjaan MBG. Ia menyebut setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG mempekerjakan sekitar 50 orang. Dengan target penyediaan sekitar 27 ribu dapur di seluruh Indonesia, hitungan tersebut berujung pada sekitar 1,3 juta orang yang dapat terserap bekerja melalui program ini. Alasan Gerindra menolak penghentian program Penolakan Partai Gerindra terhadap rencana penghentian MBG didasarkan pada dua poin utama yang disampaikan oleh Bahtra Banong: nilai gizi yang diberikan kepada penerima manfaat dan dampak sosial-ekonomi berupa kesempatan kerja. Menurut partai, menghentikan program secara tiba-tiba berpotensi menghilangkan manfaat itu tanpa menjamin adanya alternatif yang setara. Baca juga: Heikal Safar Apresiasi Strategi Pembangunan Jakarta yang Dijalankan Pramono Anung Pernyataan Bahtra Banong tentang pembenahan tata kelola Meski menolak penghentian, Bahtra juga menekankan perlunya pembenahan dalam tata kelola pelaksanaan MBG. Ia mendorong agar kelemahan administrasi, distribusi, atau pengawasan yang ada diperbaiki sehingga tujuan program—memenuhi gizi masyarakat sambil menciptakan lapangan pekerjaan—dapat tercapai dengan lebih efektif dan akuntabel. Peran SPPG dalam penyediaan gizi dan pekerjaan SPPG sebagai unit operasional MBG berfungsi sebagai dapur penyedia makanan bergizi dan sekaligus sebagai tempat kerja bagi tenaga lokal. Dengan estimasi tenaga kerja sekitar 50 orang per SPPG, pembentukan dan pengelolaan dapur ini memengaruhi kapasitas penyediaan makanan sekaligus menyerap tenaga kerja di tingkat kabupaten/kota hingga desa. Pernyataan Gerindra menunjukkan bahwa keputusan terkait kelanjutan program sebaiknya mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas. Partai tersebut mengusulkan agar perhatian diarahkan pada perbaikan mekanisme pelaksanaan agar manfaat MBG tidak hilang, sambil memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran. Pada intinya, posisi yang disampaikan Bahtra Banong menggambarkan pilihan antara menghentikan sebuah program yang telah menciptakan lapangan kerja dan memberi manfaat gizi, atau memperbaiki tata kelola agar tujuan program dapat terwujud dengan lebih baik. Gerindra memilih opsi pembenahan tata kelola sebagai jalan tengah untuk mempertahankan manfaat program bagi masyarakat. Pernyataan ini menjadi bagian dari perdebatan publik tentang kelanjutan dan penataan program bantuan sosial yang berkaitan dengan gizi serta penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal. Menurut pihak yang menyatakan sikap, langkah evaluasi dan perbaikan dinilai lebih konstruktif dibandingkan penghentian penuh. Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn About Post Author rizal.fadillah Redaktur Nasional Rizal Fadillah bertanggung jawab atas liputan nasional yang mencakup pemerintahan, pembangunan daerah, kebijakan publik, ekonomi, pendidikan, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Email [email protected] [email protected] https://www.energysolvers.net/ Happy 0 0 % Sad 0 0 % Excited 0 0 % Sleepy 0 0 % Angry 0 0 % Surprise 0 0 % Navigasi pos Heikal Safar Apresiasi Strategi Pembangunan Jakarta yang Dijalankan Pramono Anung
